Memacu Usaha Kecil Menengah

Posted: Desember 13, 2010 in Uncategorized

Jawa Timur sebagai salah satu provinsi yang perkembangannya begitu pesat. Hal ini dimungkinkan karena infrastruktur yang tersedia cukup menunjang bagi pertumbuhan industri, perdagangan maupun jasa, baik pada skala usaha kecil, menengah dan besar. Kesediaan sarana dan prasarana transportasi darat, laut maupun udara adalah katalisator utama bagi perkembangan dunia usaha di Jawa Timur.
Namun semenjak diterpa krisis ekonomi 1997, dan upaya pemulihan ekonomi yang lambat telah menambah berat beban yang harus dipikul UKM. Ketidakstabilan politik di tingkat nasional dan beberapa daerah, gangguan keamanan, porakporandanya sektor perbankan, juga telah menimbulkan masalah besar bagi UKM. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan dibanding dengan perusahaan besar, UKM relatif bisa mengatasi keadaan meskipun kemungkinan keadaan UKM segera juga akan terkena dampaknya dari menyusutnya pasar domestik, karena UKM kebanyakan mamasok hasil produksinya untuk perusahaan besar yang justru mengalami dampak krisis yang paling parah.
Kemudian bagaimana peran pemerintah daerah agar UKM dapat lebih berkembang? Terhadap hal ini, berbagai bidang nampaknya belum menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, program-program yang dibuat kurang menyentuh sasaran bagi pelaku usahanya, selain itu kebijakan yang dibuat juga banyak yang tidak dilanjuti dalam tindakan yang nyata, sehingga terkesan hanya bisa membuat tetapi sulit dalam implentasinya. Sementara proses pembuatan kebijakannya sendiri menjadi semakin rumit dengan keterlibatan yang tinggi dari pihak legislatif yang sering kali tidak menunjukkan keperpihakan terhadap kelompok UKM, padahal legislatif mempunyai peran besar dalam arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah.
Yang menarik justru perkembangan UKM di Jawa Timur ini lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor ‘karunia’ yang menguntungkan (Potensi ekonomi, SDM, prasarana, dsb). Sementara faktor-faktor kebijakan bukan pemberi kontribusi yang berarti. Sebagai pembanding, bagaimana keberhasilan di tingkat desa/kecamatan di Kabupaten Cirebon yang tidak mempunyai faktor-faktor karunia yang menguntungkan tetapi berkat faktor-faktor kebijakan, kerajinan rotan bisa berkembang begitu pesat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap PDRB daerah maupun penyerapan tenaga kerja.
Selain itu, fenomena kurang berkembangnya UKM di Jawa Timur pada umumnya juga tidak terlepas dari permasalahan yang berasal dari faktor internal perusahaan maupun eksternal lingkungan usaha, sehingga akibatnya pembenahan sektor UKM menjadi semakin kompleks dan menuntut kita semua untuk mengelola kompleksitas tersebut secara bersama-sama.
Barangkali untuk ketepatan dalam penyusunan kebijakan, pembinaan dan pengembangan UKM serta efektivitas implementasinya, untuk langkah awal diperlukan redefinisi UKM. Selama ini definisi dari UKM masih simpang siur, apakah dilihat dari segi jumlah tenaga kerjanya, omset penjualannya, total aset, profitabilitas, atau yang lainnya. Kesimpangsiuran tersebut diperparah oleh tidak adanya kordinasi antar-instansi, sehingga telah menimbulkan akibat bahwa program pembinaan dan pengembangan UKM menjadi tidak efektif, arahnya tidak jelas, seringkali tumpang tindih, dan salah sasaran (Dr H Tjuk K Sukiadi SE).
Selanjutnya paling tidak keadaan yang diperlukan agar pemberdayaan UKM dapat dilaksanakan yaitu antara lain :
Pertama, selama ini terdapat hambatan terbesar yang dihadapi UKM adalah untuk mengakses kredit formal, yakni masih rendahnya akses UKM terhadap informasi kredit formal. Oleh karena itu diperlukan kehadiran lembaga dan jaringan informasi kredit untuk meningkatkan akses UKM kepada kredit perbankkan. Selain itu, lembaga ini nantinya apabila memungkinkan juga sekaligus dapat difungsikan sebagai lembaga penjamin untuk pinjaman yang lebih besar serta sebagai pusat informasi tentang calon-calon debitur dan jenis usahanya.
Kedua, mengusulkan kepada pemerintah agar bank-bank milik pemerintah, juga bank-bank komersial lainnya untuk memberikan pinjaman dan perpanjangan pinjaman kepada UKM dengan suku bunga yang lebih kompetitif sehingga dapat dimanfaatkan oleh UKM untuk memobilisasi modal awal dan modal kerja serta investasi jangka panjang dalam rangka memacu pertumbuhan usaha. Hal ini dimungkinkan dengan pertimbangan di perbankkan rasio kredit yang tercermin dari non-performing loans (NPL) UKM relatif cukup rendah.
Ketiga, mendorong berdirinya semacam small business integrated assistance control, yang berfungsi sebagai pemberi jasa penyusunan sistem keuangan dan pembukuan bagi UKM yang belum memiliki sistem yang memadai.
Keempat, memberikan pelayanan perizinan usaha secara gratis, sehingga UKM akan terdorong untuk mendaftarkan usahanya. Mengingat persoalan inilah yang hingga kini masih banyak dikeluhkan oleh UKM, karena untuk memperoleh kredit formal diperlukan syarat administratif, di antaranya NPWP, SIUP, IMB, dlsb.
Kelima, dalam bidang produksi dan teknologi, menugaskan kepada perguruan tinggi, misalnya; ITS Surabaya untuk mengadakan penelitian dan pengembangan yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan produk baru, meningkatkan produktivitas, dan penyempurnaan teknik produksi. Sehingga daya saing UKM bisa secara kontinyu ditingkatkan. Mengingat UKM yang bergerak pada sektor manufaktur umumnya menggunakan teknologi yang masih sederhana dalam bentuk mesin-mesin atau alat-alat produksi yang bersifat manual. Hal ini tentunya tidak hanya mengakibatkan rendahnya produktivitas, tetapi juga bisa membuat inefesiensi dalam proses produksi dan rendahnya kualitas produk yang dihasilkan. Selain itu, pemerintah daerah bisa juga meminta lembaga-lembaga manejemen yang ada untuk memberikan bantuan manajemen perusahaan maupun prinsip-prinsip kewirausahaan.
Keenam, dalam bidang pemasaran, pemerintah daerah harus lebih proaktif untuk melakukan peningkatan kapasitas penelitian/pengembangan pasar. Mengingat salah satu masalah pemasaran yang serius dihadapi oleh UKM adalah adanya keterbatasan pasar (market constraints). Kurangnya informasi mengenai peluang atau akses pasar dunia juga merupakan penghambat utama bagi ekspor UKM di Jawa Timur. Untuk itu dipandang perlu untuk memberikan bantuan dan memfasilitasi UKM agar berperan lebih besar dalam peningkatkan ekspor nonmigas melalui peningkatan dan pengembangan SDM lewat pelatihan di bidang ekspor impor serta tersedianya sarana dan prasarana pendukung. Kemudian hal lain yang dapat dilakukan adalah melalui pengembangan jaringan pemasaran baru dengan kegiatan di antaranya melalui kontak dagang atau peningkatan dan pengembangan jaringan informasi dengan menggunakan teknologi informasi (IT).
Selain itu, mungkin ada baiknya kalau kita juga mau belajar kepada Korea Selatan dan Taiwan yang berhasil mengembangkan ratusan ribu UKM. Pengalaman kedua macan Asia Timur ini menunjukkan adanya kesadaran yang tinggi di pihak pemerintah kedua negara tersebut. Pengalaman Taiwan jelas menunjukkan bahwa perkembangan UKM yang pesat, yang menghasilkan 70% dari penghasilan ekspor Taiwan terutama didorong oleh lingkungan makro ekonomi yang lebih banyak dideregulasi dan pengembangan UKM diarahkan pada pendekatan yang digerakkan oleh kekuatan pasar (market-driven approach).
Masalahnya kemudian, bagaimana agar kita dapat mendorong pemerintah daerah, sehingga kebijakan yang dibuat untuk UKM tidak kehilangan arah. Mengingat pembinaan dan pengembangan UKM merupakan salah satu kegiatan di bidang ekonomi yang memiliki arti strategis dalam rangka untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang diharapkan dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha, perluasan kesempatan kerja serta penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan yang pada akhirnya dapat memberikan kesejahtraan masyarakat.
Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut memang tidak mudah, diperlukan pembinaan dan pengembangan UKM secara terus menerus dan berkesinambungan dengan kebijakan yang dinamis serta sesuai kondisi serta aspirasi pelaku usahanya. Karena apa? Bukan menjadi rahasia bahwa para pelaku usaha di daerah, utamanya kelompok UKM tidak mempunyai suara, dan jarang yang dapat memperjuangkan kepentingannya secara profesional. Untuk itu desentralisasi yang bertujuan mendekatkan pembuatan kebijakan ke masyarakat ini masih perlu dibuktikan, apakah masyarakat di daerah (UKM) sudah mendapat haknya dalam mengambil bagian dalam proses pembuatan kebijakan yang menyangkut kepentingannya secara langsung, sehingga dapat mendorong pengembangan UKM yang lebih sehat, efisien dan berdaya saing tinggi. (*)
Nur Cahyudi, Ketua Konferensi Nasional Usaha Kecil Menengah ke lima (Konas V) 2004; Ketua Dewan Pengawas Pusat Pelatihan & Pembelajaran Masyarakat (P3M) Jatim
Sumber: Koran Surya, Selasa, 27 April 2004

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s